Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh Selamat Malam Bukan Hoax Blog - Berita terkini seputar PNS akan kami bagikan secara aktual kep...
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh
Selamat Malam
Bukan Hoax Blog - Berita terkini seputar PNS akan kami bagikan secara aktual kepada seluruh rekan pengunjung setia Bukan Hoax Blog yang berbahagia dimanapun berada.
Mengawali 2017, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memangkas alur layanan kepegawaian. Penyederhanaan rangkaian prosedur layanan PNS ini sudah diawali dengan pemberlakuan sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) sejak tahun 2016.
Gambar Ilustrasi
Penyederhanaan prosedur ini merupakan salah satu dari 7 prioritas langkah yang harus tercapai di 2017 ini. Hal itu juga dilakukan untuk menutup celah yang memungkinkan praktik-praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan kepegawaian di Indonesia.
Baca juga berita lainya :
- DOWNLOAD 40 MACAM MODEL PEMBELAJARAN YANG MUDAH DAN EFEKTIF DIGUNAKAN OLEH GURU
- DANA BOS TIDAK BOLEH UNTUK MEMBAYAR HONOR TENAGA TATA USAHA (TU)
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengungkapkan, selain melalui pemangkasan alur, efektivitas layanan kepegawaian juga akan dilakukan dengan digitalisasi seluruh proses yang menaungi rangkaian layanan.
�Pengembangan layanan berbasis sistem digital ini akan didukung dengan program prioritas kedua BKN, yakni melalui implementasi Information & Communication Technologies Development (ICT Master Plan) yang juga ditargetkan untuk mencegah tindak kecurangan pelaksanaan manajemen kepegawaian yang masih marak terjadi,� ujar Ridwan dalam keterangannya, Sabtu (7/1/2017).
Selain menargetkan pemangkasan alur layanan PNS yang berbelit-belit dan ICT Master Plan, BKN juga menggulirkan prioritas ketiga berupa program manajemen ASN dari aspek peningkatan kompetensi PNS dengan Talent Development Center melalui Pusat Pengembangan ASN yang dimiliki BKN.
Dari sisi kualitas seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang masih menjadi kendala, BKN targetkan prioritas keempat berupa realisasi Talent Pool 4.000 JPT sebagai peta kompetensi yang bisa digunakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah untuk menjaring JPT sesuai kualifikasi yang ditetapkan.
Dari sisi peningkatan layanan publik, BKN mentargetkan optimalisasi Pelayanan Terpadu Kepegawaian Satu Pintu di Kantor Pusat BKN dan seluruh Kantor Regional BKN I hingga XIV.
Selain itu, Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN yang sudah tersebar di tujuh wilayah pelosok Indonesia akan dikembangkan hingga ke daerah yang sulit dijangkau oleh Kantor Regional BKN dan ini merupakan prioritas keenam dalam target capaian tahun 2017 ini.
Menurut Mohammad Ridwan, hal ini dilakukan guna mempertajam peran BKN dari aspek pengawasan dan pengendalian untuk memantau penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen PNS yang berlangsung di daerah. Adapun prioritas ketujuh, BKN akan berlakukan presensi online dan e-budgeting dalam penggunaan anggaran BKN yang merupakan aspek transparansi.
(Sumber : liputan6)
Download Aplikasi Guru di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FalconApp.AplikasiGuru
Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspagenya dan tetap kunjungi situs kami di www.berita-bukanhoax.blogspot.com. Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI
