Bukan Hoax - Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru setanah air dan salam sejahtera selalu untuk kita...
Bukan Hoax - Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru setanah air dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bukan Hoax Blog kembali akan membagikan infromasi terkini mengenai.....
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Irman Yasin Limpo menegaskan, tenaga honorer guru harus mampu memenuhi lima syarat tervalidasi layak menjadi guru.
Gambar Ilustrasi
"Ada 16 ribu guru honorer yang datanya masuk ke kami, itu kami akan validasi, karena kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat yang dimaksud, dia bukan guru, hancur siswa kita kalau dia diajar seperti itu," kata Irman yang ditemui di sela Forum SKPD dan Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Tahun 2017 yang digelar di Makassar, baru-baru ini.
Syarat yang dimaksud Irman yaitu memiliki latar belakang pendidikan S1, Akta IV, mengajar sesuai dengan jurusan dan mata pelajaran, memiliki nomor urut guru, dan sesuai dengan Daftar Kebutuhan Guru (DKG).
"Kalau telah memenuhi syarat-syarat tersebut, kita bicarakan dengan keuangan dan kepegawaian," kata Irman.
Ia menjelaskan bahwa selama ini yang mengangkat guru honorer di kabupaten/kota, adalah bupati/wali kota, kepala dinas, atau kepala sekolah, karena itu, pihaknya harus terlebih dahulu memperjelas apakah pengangkatan mereka sebagai honorer tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.
"Dalam aturan tersebut, setelah pengangkatan honorer K2 tidak boleh dilakukan pengangkatan honorer lagi, ini yang harus diperjelas," ucapnya.
Apa lagi, kata Irman, berdasarkan rasio jumlah guru dan murid, jumlah guru di Sulsel sudah cukup, tinggal distribusi dan pemerataannya.
"Untuk pemerataan guru, kami akan menarik semua guru PNS yang ada di swasta yang sudah mampu, di sekolah swasta besar, jangan ada lagi guru PNS," tegasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi ini, pihaknya mengumpulkan seluruh kepala sekolah, untuk menemukan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi secara riil oleh kepala sekolah sebagai manajemen terdepan. Pihaknya bahkan menghadirkan BPK dan Badan Kepegawaian untuk memperjelas berbagai aturan.
"Kita juga akan menyampaikan potensi dan energi yang dimiliki kemudian mempertemukannya dalam sebuah skala prioritas," tambahnya lagi.
Sementara Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang membuka acara tersebut secara resmi berharap, melalui pertemuan itu, khususnya SMA/SMK bisa berjalan lebih baik lagi dan mampu melakukan terapan-terapan keilmuan pada siswa sesuai dengan tantangan era yang ada.
"Masalah-masalah yang ada bisa dipecahkan bersama, tidak hanya di pemerintah provinsi saja, tapi juga pihak sekolah bagaimana memahami masalah yang ada dan bagaimana solusinya secara bertahap," kata Syahrul.
Download Aplikasi Guru di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FalconApp.AplikasiGuru
Demikian berita terkini yang berhasil dihimpun dari okezone.com yang dapat kami Bukan Hoax Blog bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI
